Masa Depan Honorer 2024 Tanpa Formasi, Menuju PPPK Paruh Waktu

 

Masa Depan Honorer 2024 Tanpa Formasi, Menuju PPPK Paruh Waktu.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer di Indonesia. Salah satu kebijakan yang sedang digodok adalah skema PPPK Paruh Waktu.

Langkah tersebut merupakan langkah adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan instansi sekaligus memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi ke penuh waktu, khususnya bagi mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK Tahap 1 R2 dan R3 Tahun Anggaran 2024, tetapi belum berhasil lolos dalam mengisi formasi.

Honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK Tahap 1 R2 dan R3 Tahun Anggaran 2024 namun belum lolos formasi penuh waktu akan menjadi prioritas utama dalam skema PPPK Paruh Waktu. Data mereka sudah terekam dalam sistem dan proses verifikasi akan lebih cepat.

Mekanisme pengangkatan akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing, sehingga jadwalnya bisa bervariasi tergantung pada sektor pendidikan, kesehatan, teknis, dan lain-lainnya serta adanya ketersediaan anggaran di daerah masing-masing. Namun, diharapkan proses ini dapat segera direalisasikan setelah regulasi final disahkan.

Pengangkatan kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap. Instansi akan mengidentifikasi kebutuhan jam kerja paruh waktu dan menawarkan posisi tersebut kepada honorer yang memenuhi kriteria. Perjanjian kerja akan memuat detail mengenai jam kerja, tugas, dan tanggung jawab.

Mengenai Gaji PPPK Paruh Waktu akan didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Artinya, besaran gaji akan disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan. Jika PPPK Penuh Waktu bekerja 40 jam seminggu, maka PPPK Paruh Waktu yang bekerja 20 jam seminggu akan menerima sekitar 50% dari gaji PPPK Penuh Waktu, ditambah tunjangan yang relevan secara proporsional. Dari hal tersebut berikut mengenai komponen gaji PPPK Paruh Waktu :

1. Komponen Gaji, Komponen gaji kemungkinan akan meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (jika ada), dan tunjangan kinerja (jika berlaku). Namun, besarannya akan disesuaikan dengan jam kerja.
2. Pembayaran, Pembayaran gaji akan dilakukan secara rutin setiap bulan, sama seperti PPPK Penuh Waktu, sesuai dengan jadwal penggajian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi "jalur belakang" bagi honorer, melainkan juga menjadi tangga karir yang jelas menuju PPPK Penuh Waktu. Pemerintah juga berupaya, agar ada mekanisme promosi bagi PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu yang menunjukkan kinerja baik.

Kriteria Promosi, Kriteria promosi akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

1. Kinerja dapat dilakukan secara penilaian kinerja yang akan menjadi kunci PPPK Paruh Waktu dengan kinerja yang konsisten dan memuaskan, sehingga akan memiliki peluang lebih besar bagi honorer menjadi penuh waktu.
2. Kebutuhan Formasi, Promosi akan sangat bergantung pada ketersediaan formasi PPPK Penuh Waktu di instansi terkait.
3. Masa Kerja, Durasi masa kerja sebagai PPPK Paruh Waktu juga dapat menjadi pertimbangan.
4. Kompetensi, Peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan akan menjadi nilai tambah.
5. Mekanisme Promosi, Mekanisme promosi dapat berupa :

• Prioritas dalam Seleksi, PPPK Paruh Waktu yang memenuhi kriteria dapat diberikan prioritas dalam seleksi PPPK Penuh Waktu yang dibuka di instansi mereka.
• Evaluasi Internal, Mungkin akan ada evaluasi internal secara berkala untuk menentukan kelayakan promosi.

Penting untuk diingat bahwa detail kebijakan ini masih terus difinalisasi. Namun, esensinya adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kesempatan yang lebih baik bagi para honorer, terutama mereka yang telah menunjukkan komitmennya melalui partisipasi dalam seleksi sebelumnya.