Peluang dan Tantangan bagi Honorer Kategori R2 dan R3 Tanpa Kode L

Peluang dan Tantangan bagi Honorer Kategori R2 dan R3 Tanpa Kode L.

Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan program reformasi birokrasi dengan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025. 

Program ini menjadi harapan besar bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaan PPPK Tahap 1 Tahun 2025, perhatian khusus diberikan kepada tenaga honorer yang termasuk dalam kategori R2 dan R3, yang merupakan bagian dari basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Honorer kategori R2 dan R3 menjadi sorotan karena mereka adalah bagian dari penyelesaian masalah tenaga non-ASN yang diharapkan selesai sebelum akhir 2025, sesuai amanat Undang-Undang ASN dan kebijakan Kementerian PANRB.

A. Pengertian Honorer Kategori R2 dan R3 tanpa kode L (Lulus)?

1. Kategori R2 tanpa kode L merujuk pada tenaga honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah dan telah terdaftar di database BKN yang statusnya dari dulu sebagai EKS THK II, sehingga R2 pada umumnya telah bekerja bertahun-tahun, namun belum mendapatkan status ASN atau PPPK.

2. Kategori R3 tanpa kode L adalah tenaga honorer yang masih aktif bekerja dan tercatat sebagai honorer yang masuk ke dalam database BKN, serta R3 juga banyak sudah mengabdi lama, namun belum mendapatkan status ASN atau PPPK.

Keduanya merupakan bagian dari pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan pada tahun 2022 dan menjadi dasar seleksi PPPK. Hal inilah yang membedakan honorer yang lulus pada seleksi PPPK Tahap 1 dengan Kode L dari R2 dan R3 tanpa kode tambahan, yang nantinya akan diarahkan untuk menjadi PPPK paruh waktu.

B. Apa Tantangan bagi Honorer R2 dan R3 Tanpa Kode “/L”?

Honorer kategori R2 dan R3 yang tidak memiliki kode “/L” tidak serta-merta gugur, namun diarahkan untuk mengikuti jalur PPPK paruh waktu yang akan diproses selesai Tahap 2 pengumuman kelulusannya berakhir dan diselesaikan paling cepat tahun 2025 atau paling lambat Maret 2026. 

Meski statusnya bukan penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap memberikan hak formal, seperti pengakuan masa kerja, jaminan sosial, dan peluang pengembangan kompetensi.

Namun, tantangan besar bagi tenaga honorer R2 dan R3 tanpa kode L adalah minimnya kejelasan soal tunjangan, beban kerja, serta keberlangsungan status kerja di masa depan. Banyak pihak menilai skema paruh waktu sebagai solusi kompromi terhadap keterbatasan anggaran dan formasi di banyak instansi.

C. Bagaimana Dukungan dan Kebijakan Pemerintah?

Kementerian PANRB dan BKN telah menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah honorer secara menyeluruh di 2025. 

Dalam berbagai pernyataan resminya, pemerintah menjamin bahwa tidak ada tenaga honorer yang akan ditinggalkan, asalkan telah terdata resmi dan memenuhi persyaratan minimum.

Pemerintah daerah juga diberi peran penting dalam menyelesaikan validasi data dan usulan formasi. Evaluasi kebutuhan pegawai dan simulasi anggaran harus dilakukan sejak dini agar pengangkatan tidak terkendala.

D. Bagaimana Kisaran Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu?

Untuk PPPK paruh waktu, besarannya akan proporsional, dan detail teknisnya masih menunggu regulasi turunan lebih lanjut.

E. Kesimpulan dan Harapan Bagi Para Honorer?

Program PPPK Tahap 1 Tahun 2025 membawa harapan besar bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3, terutama yang telah lama mengabdi tanpa kejelasan status. 

Bagi mereka yang lolos dengan kode kelulusan “/L,” ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi bertahun-tahun. Bagi yang belum lolos atau belum mendapatkan kode “/L,” masih ada kesempatan dalam proses pengangkatan paruh waktu.

Yang terpenting adalah terus memantau informasi resmi dari BKN dan Kementerian PANRB, serta melengkapi dokumen dan memperbarui data kepegawaian dengan baik. 

Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dan responsif dalam proses seleksi serta penetapan status PPPK agar tidak menimbulkan kecemasan dan ketimpangan di lapangan.