PPPK Honorer R2 & R3 Menanti Kejelasan Status

PPPK Honorer R2 & R3 Menanti Kejelasan Status.

Keputusan resmi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga honorer kategori R2 (eks-tenaga honorer K-II) dan R3 (tenaga non-ASN Database) yang belum lolos seleksi PPPK tahap 1 merupakan isu yang terus menjadi perhatian, terutama mengingat komitmen pemerintah untuk menuntaskan status tenaga honorer. Hingga saat ini, belum ada tanggal resmi yang pasti mengenai penetapan PPPK secara spesifik untuk honorer R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi tahap 1.

A. Jalur dan Kebijakan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ini dilakukan melalui berbagai skema, salah satunya adalah pengangkatan PPPK. Seleksi PPPK sendiri dilaksanakan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada tenaga honorer yang sudah memenuhi kriteria tertentu, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Bagi honorer R2 dan R3, jalur PPPK menjadi harapan besar untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik. Namun, proses seleksi yang kompetitif dan kuota yang terbatas seringkali menjadi kendala. Honorer yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama tentunya merasa cemas dan bertanya-tanya mengenai peluang mereka di masa depan.

B. Arah Kebijakan Terbaru.

Pemerintah terus mengupayakan solusi komprehensif untuk penyelesaian tenaga honorer. Beberapa kebijakan dan wacana yang berkembang antara lain :

1. Penyelesaian Tenaga Non ASN hingga Desember 2024, Pemerintah menargetkan penyelesaian status tenaga non-ASN (termasuk honorer R2 dan R3) hingga Desember 2024. Ini mengindikasikan bahwa akan ada upaya percepatan dan berbagai skema yang diterapkan untuk mengakomodasi para honorer.
2. Pembaruan UU ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja disahkan, memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk penataan tenaga non-ASN. Dalam UU ini, ditekankan bahwa tidak boleh ada lagi jenis kepegawaian di luar PNS dan PPPK setelah Desember 2024. Artinya, pemerintah harus mencari solusi bagi semua tenaga honorer yang ada.
3. Optimalisasi Formasi PPPK,  Pemerintah terus mengoptimalkan formasi PPPK yang dibuka setiap tahun. Prioritas biasanya diberikan kepada tenaga honorer yang telah mengabdi lama dan memiliki kualifikasi yang relevan. Harapannya, honorer R2 dan R3 yang belum lolos dapat memanfaatkan kesempatan ini pada seleksi-seleksi berikutnya.
4. Verifikasi dan Validasi Data, Proses verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN terus dilakukan untuk memastikan akurasi data dan menentukan prioritas penataan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap honorer mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan masa kerja dan kualifikasi mereka.

C. Prediksi dan Proyeksi.

Meskipun belum ada tanggal pasti untuk penetapan PPPK bagi honorer R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi tahap 1, beberapa hal dapat diprediksi :

1. Seleksi PPPK Tahap Berikutnya. Sangat mungkin akan ada pembukaan seleksi PPPK di tahun-tahun mendatang, dengan kuota yang diperhitungkan untuk mengakomodasi lebih banyak honorer. Honorer R2 dan R3 diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini.
2. Skema Afirmasi. Ada kemungkinan pemerintah akan mempertimbangkan skema afirmasi atau kebijakan khusus bagi honorer R2 dan R3 yang sudah mengabdi lama, seperti pemberian nilai tambahan atau jalur khusus dalam seleksi.
3. Pendataan Ulang. Proses pendataan ulang tenaga non-ASN yang terus berjalan akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Ini bisa menjadi pintu bagi honorer R2 dan R3 untuk masuk ke dalam database pemerintah dan dipertimbangkan dalam penataan kepegawaian.

D. Apa yang Dapat Dilakukan Honorer?

Bagi honorer R2 dan R3 yang belum lolos seleksi PPPK tahap 1, disarankan untuk :

1. Tetap memantau informasi resmi dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai kebijakan terbaru terkait penataan tenaga non-ASN dan jadwal seleksi PPPK.
2. Meningkatkan kualifikasi diri melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan agar lebih kompetitif dalam seleksi mendatang.
3. Memastikan data kepegawaian mereka terverifikasi dan tervalidasi dengan baik oleh instansi terkait.

Dari keseluruhan, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti penetapan PPPK untuk honorer R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi tahap 1, pemerintah terus berupaya mencari solusi. Komitmen untuk menuntaskan status tenaga honorer hingga Desember 2024 menjadi pegangan utama, sehingga diharapkan akan ada kejelasan lebih lanjut dalam waktu dekat khusunya di Tahun 2025 ini.