Penyebab Pengusulan PPPK Paruh Waktu Yang Lama

Penyebab Pengusulan PPPK Paruh Waktu Yang Lama.

Pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang memakan waktu lama di berbagai daerah merupakan isu kompleks dengan akar permasalahan yang multidimensional. Ini bukanlah sekadar penundaan administratif, melainkan cerminan dari tantangan struktural, fiskal, dan operasional yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pusat.

Salah satu penyebab utama adalah kapasitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang terbatas. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil atau dengan sumber daya manusia yang minim, kesulitan dalam menyusun proyeksi kebutuhan pegawai yang akurat dan komprehensif. Mereka mungkin kekurangan data tentang jumlah pasti tenaga honorer yang ada, kualifikasi mereka, serta beban kerja riil di setiap instansi. Akibatnya, usulan yang diajukan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan aktual atau bahkan terkesan asal-usulan, yang kemudian membutuhkan verifikasi dan revisi berulang dari tingkat provinsi hingga pusat.

Selanjutnya, keterbatasan fiskal daerah memainkan peran krusial. Pengangkatan PPPK, meskipun paruh waktu, tetap membutuhkan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan. Banyak daerah menghadapi tekanan anggaran yang signifikan. Prioritas anggaran seringkali bergeser ke sektor-sektor mendesak lainnya seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Ini menyebabkan penundaan dalam pengajuan formasi PPPK, bahkan jika kebutuhan akan tenaga kerja itu nyata. Mereka mungkin menunggu kepastian alokasi dana dari pemerintah pusat atau berusaha mencari celah dalam anggaran daerah yang terbatas.

Selain itu, kompleksitas regulasi dan birokrasi juga menjadi penghambat. Proses pengusulan PPPK melibatkan banyak tahapan dan koordinasi antarinstansi, mulai dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk validasi data, Kementerian Keuangan untuk persetujuan anggaran, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk penetapan formasi. Setiap tahapan memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan seringkali terjadi bolak-balik dokumen karena ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian. Perubahan regulasi yang tiba-tiba atau interpretasi yang berbeda antarinstansi juga dapat memperpanjang waktu pengusulan.

Faktor ketidakpastian kebijakan terkait status tenaga honorer juga berkontribusi pada lamanya proses ini. Selama bertahun-tahun, status dan nasib tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah menjadi isu yang berlarut-larut. Adanya wacana penghapusan honorer, kemudian dilanjutkan dengan opsi PPPK penuh waktu dan kini paruh waktu, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat daerah. Pemerintah daerah cenderung menunggu kejelasan regulasi yang pasti sebelum mengajukan usulan formasi, khawatir akan perubahan kebijakan di kemudian hari yang dapat membatalkan atau mengubah rencana mereka.

Terakhir, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga memperparah situasi. Seringkali, pemerintah daerah merasa informasi yang diberikan oleh pusat tidak lengkap atau terlambat, sementara pusat mungkin mengeluhkan data yang tidak akurat atau tidak konsisten dari daerah. Perbedaan persepsi dan prioritas antara kedua tingkatan pemerintahan ini dapat menyebabkan miskomunikasi dan penundaan dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, lamanya pengusulan PPPK paruh waktu di berbagai daerah adalah cerminan dari interaksi kompleks antara keterbatasan fiskal, kapasitas administratif, regulasi yang rumit, ketidakpastian kebijakan, dan masalah koordinasi. Untuk mempercepat proses ini, diperlukan upaya bersama yang melibatkan peningkatan kapasitas perencanaan daerah, alokasi anggaran yang lebih jelas, penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan yang lebih awal, dan penguatan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan pusat. Tanpa perbaikan di area-area ini, para tenaga honorer di daerah akan terus menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan.